Jakarta, JENIUSLINE.- Berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah, nampaknya belum mampu menjawab berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia. Di tengah situasi perekonomian global tak menentu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun tampak enggan menjauh dari kisaran lima persen, alias stagnan. Sementara itu masalah ketimpangan sosial ekonomi dan kemiskinan masih menjadi masalah Besar yang entah kapan bisa diselesaikan.
Demikian terungkap dalam Diskusi bertajuk “Tantangan Ekonomi Indonesia Makin Berat, Jokowi Harus Mau Menerima Solusi yang Diberikan Umat.” yang diselenggarakan Persemakmuran Pewaris Nusantara di Meeting Room Samudera Group, Pejaten Office Park, Jakarta Selatan. “Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,382. Sedangkan pada September 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 9,22%. Persentase ini setara dengan 24,79 juta orang,” kata Ketua Umum Persemakmuran Pewaris Nusantara KGPH Eko Gunarto Putro.
Menurut Ketum Persemakmuran Pewaris Nusantara itu, Pemerintahan Jokowi harusnya sejak awal Pemerintahannya harus mengutamakan Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya. Membangun manusia Indonesia seutuhnya adalah titik pangkal sekaligus titik akhir dari setiap usaha dan kerja yang sedang diusahakan dan dikerjakan oleh seluruh manusia Indonesia. “Harus disadari bahwa komponen paling penting dalam berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara adalah manusia itu sendiri,” tandasnya.
Kangjeng Eko mengingatkan, Manusia sebagai warga negara yang mengelola seluruh komponen-komponen pembentuk struktur keberadaan suatu bangsa seperti sumber daya alam, posisi geografis negara, keberagaman, komposisi penduduk, warisan filsafat dan nilai-nilai suatu bangsa, dan manusia itu sendiri. Jelas, bahwa manusia adalah satu-satunya pengelola segala sumber daya bangsanya.
”Namun sayangnya dalam masa lima tahun Pemerintah Jokowi-JK yang lalu, saat usia 74 tahun kemerdekaan Indonesia, nampaknya penyataan “Membangun Manusia Indonesia Seutuhnya,” masih belum beranjak dari tataran slogan dan retorika belaka” kata Kangjeng Eko.
Padahal, kata Ketua Umum Persemakmuran Pewaris Nusantara itu, dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini tidak terlepas dari peran manusia Indonesia, sang pengelola utama segala sumber daya Indonesia. Jadi, apapun dan bagaimanapun kondisi bangsa Indonesia saat ini adalah buah tangan atau hasil kreasi manusia Indonesia.
“Jadi, untuk menjawab berbagai tantangan perekonomian global yang dinamis, Pemerintah Indonesia berfokus untuk melakukan Pembangunan Sumberdaya Manusia. Yaitu dengan mendidik masyarakat dan menyadarkan mereka agar mampu mendayagunakan segala sumber daya, baik yang disediakan oleh alam maupun oleh manusia itu sendiri untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan mereka baik dalam konteks pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan Negara,” ujar Kangjeng Eko.
Dikatakannya, Satu Upaya Penting dan Segera yang harus dilakukan adalah menumbuhkembangkan jiwa wirausaha bagi para generasi muda. Upaya untuk menumbuhkembangkan jiwa wirausaha ini dilakukan karena semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik, dan banyak pula orang menganggur, maka semaikin dirasakan pentingnya dunia wirausaha.
“Pembangunaan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang dapat membuka lapangan kerja, karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasan,” tegasnya.
Wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Sekarang ini kita menghadapi kenyataan bahwa, wirausahawan Indonesia masih sedikit dan mutunya belum bisa dikatakan hebat, sehingga persoalan pembangunan wirausaha Indonesia merupakan persoalan mendesak bagi suksesnya pembangunan.
“Untuk itu, Persemakmuran Pewaris Nusantara, Insya Allah, Siap Sedia memberi masukan dan dukungan kepada Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Bahkan, kami telah menyiapkan Konsep, Program dan Kurikulum Sekolah Tinggi Wiraswasta dan Sekolah Menengah Wiraswasta serta Program Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Anti Nganggur Nusantara,” pungkas Kangjeng Eko.
Komentar
Posting Komentar