Jakarta, JENIUSLINE.- Kegiatan EKONOMI yang LAMBAT dan PENGANGGURAN yang TINGGI dapat Menimbulkan RASA TIDAK PUAS di Masyarakat Kepada PEMERINTAH. Apalagi dalam masa Pemerintahan Jokowi 5 tahun lalu, ekonomi Indonesia tidak kunjung meroket ⁉️🤭
Bahkan, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini bakal tetap berkutat pada angka 5%. Capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan untuk terus tumbuh dengan capaian sebesar 5,1% pada 2020 dan 5,2% pada 2021.
Demikian terungkap dalam Diskusi bertajuk “Gejolak ekonomi Jokowi 2019-2024: Dari investor hengkang, daya saing 'lemah', penangguran meningkat, hingga utang membengkak” yang diselenggarakan Gerakan Anti Nganggur Nusantara (GANTARA) di Pendopo Al-Hikmah, Cikarang, Jawa Barat. “Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi masih menghantui negara-negara di dunia, setidaknya hingga dua tahun ke depan. Sebab utamanya: masih perang dagang antara Amerika Serikat (AS) yang Kapitalis dan China Komunis, di tambah lagi babak baru perang dagang AS dan Iran,” imbuh Ketua Umum GANTARA, Masrul Chaniago, S.Sos.
Melambatnya pergerakan roda ekonomi, menurut Masrul Chaniago, tentu membawa dampak bagi sektor ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat dalam kurun waktu enam bulan, tingkat pengangguran di Indonesia bertambah sebanyak 230 ribu jiwa. Maka, Total Pengangguran pada Agustus 2019 Bertambah Jadi 7,05 Juta Orang
“Sekedar mengingatkan, 7% merupakan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Jokowi kala berkompetisi melawan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam gelaran pemilihan presiden (Pilpres) 2014,”papar Ketum GANTARA itu.
Masrul merasa miris, pasalnya setelah tuntas periode pertamanya sebagai pemimpin tertinggi di negara ini, tak ada ceritanya janji manis Jokowi itu terealisasi. Ditegaskannya, Tak usahlah kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi yang meroket sebesar 7%, wong keluar dari batas bawah 5% saja kita tidak bisa. Karena itulah, Jokowi harus mau mendengar jeritan rakyat Miskin dan segera Memberi Solusi Untuk para Penganggur.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05 persen pada kuartal-II 2019. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,27 persen. Hal ini membuat tingkat tingkat pengangguran semakin Tinggi. Sementara kepercayaan dunia usaha dan masyarakat kepada pemerintah Indonesia semakin menurun,” tandasnya.
Menurut Ketua Umum Gerakan Anti Nganggur Nusantara itu, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif dari perlambatan Ekonomi Ini.
Pertama, yaitu menjaga ketersediaan bahan makanan pokok. Hal ini bertujuan agar stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terjaga sehingga tidak semakin memberatkan masyarakat.
"Yang bisa dilakukan pemerintah, menjaga ketersediaan makanan pokok, banyak yang bisa dilakukan pemerintah untuk itu. Dan menjaga stabilitas harga," ujarnya.
Kedua, Pemerintah harus Serius dan Konsisten untuk dorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan Wiraswasta yang didukung dengan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai.
Seiring dengan itu, Mental dan Pola Pikir masyarakat perlu diubah secara Terstruktur, Sistematis dan Massive dari pola pikir yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan saja menjadi lebih memiliki jiwa Wiraswasta.
Demi terciptanya perubahan pola pikir tersebut, pemerintah pun menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Sebagai contoh adalah mendorong dan mendukung perkembangan Lembaga Pelatihan Kerja dalam mendidik dan melatih para calon wirausaha dan peningkatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat.
Ketiga, Pemerintah perlu memfasilitasi dan memberi kemudahan kepada pihak-pihak yang peduli pada upaya meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat dan bergerak untuk mengatasi pengangguran. Baik itu perorangan, organisasi maupun perusahaan.
Jangan sampai mereka yang ingin mendidik dan melatih umat berwiraswasta terbentur karena Masalah perijinan. Justru sebaiknya pemerintah harus cepat tanggap, memberi kemudahan dan Solusi atas berbagai ide Kreatif yang muncul di tengah masyarakat guna Mengatasi Pengangguran.
Ketua Umum GANTARA itu, meyakini, Insya Allah, pada saat Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mau mendengar Suara Hati Nurani rakyat, maka berbagai Gejolak Sosial Negatif bisa dicegah. Ditegaskannya, Pemimpin pemerintahan di tingkat pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan harus menangani secara tuntas masalah Pengangguran yang makin membeludak itu. Hal ini diperlukan untuk mencegah munculnya gejolak sosial.
”Semua harus all out (tuntas, habis-habisan) untuk mencegah jangan sampai terjadi gejolak sosial akibat Ekonomi yang melambat dan Pengangguran meningkat,” pungkas Ketum GANTARA itu. (az).
Komentar
Posting Komentar